Kenaikan Serentak Cukai Rokok, Iuran BPJS Kesehatan, dan Tarif Tol Berpotensi Inflasi serta Melangggar Hukum

Secara ekonomi, kebiasaan pemerintah menaikkan tarif ini itu secara hampir bersamaan dapat mengancam pertumbuhan ekonomi. Di awal tahun 2020 saja, pemerintah sudah memberi "kado" tahun baru dengan menaikkan cukai rokok hingga 35 % di tingkat pengecer, iuran BPJS sebesar 100% bagi peserta bukan penerima upah, dan peserta bukan pekerta, serta tarif tol dengan kenaikan bervariasi. Di bulan Februari 2020, tarif tol dalam kota "latah" ikut-ikutan naik. Sebetulnya ada satu lagi yang ditunggu, tarif listrik akan naik kemungkinan bulan April 2020. Nah, dengan banyaknya tarif yang naik (sementara pendapatan masyarakat tidak ikut naik) tentunya harus dipikirkan (pemerintah) dampaknya, yaitu mengancam pertumbuhan ekonomi, melemahkan daya beli masyarakat, inflasi, biaya lain ikut-ikutan naik, dan berpotensi melanggar hukum.

A. Inflasi
Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto, kenaikan cukai rokok akan berdampak pada inflasi. Apalagi, setiap tahunnya, rokok menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar. Untuk saat ini, rokok menyumbang inflasi sebesar 0,03 %. Sementara kenaikan iuran BPJS kesehatan tidak akan memengaruhi inflasi karena asuransi tidak termasuk dalam hitungan BPS. Terakhir, kenaikan tarif tol juga tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi karena hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat yang memiliki kendaraan maupun pengusaha travel (sumber: Koran Pikiran Rakyat tanggal 3 Januari 2020).

Dari pendapat di atas, jelas kenaikan cukai rokok yang paling memberatkan, karena menjadi faktor yang paling besar memengaruhi daya beli masyarakat. Tapi, uniknya, menurut pendapat Piter Abdullah, Ekonom Core Indonesia, dalam kondisi demikian, umumnya masyarakat Indonesia perokok aktif justru tetap mengejar kebutuhan rokok tersebut dan mengurangi belanja kebutuhan lain yang mungkin saja lebih penting🤔. Ibaratnya, memenuhi kebutuhan sekunder harus diutamakan dan dipenuhi (walau harga naik), kalau perlu kebutuhan primer yang dikurangi. Hal itulah yang sebetulnya semakin melemahkan daya beli masyarakat.

B. Hukum
- Menurut Ketua Lembaga Himpunan Konsumen Indonesia (HLKI) Firman Turmantara Erdipradja, kenaikan beberapa tarif harus berdasarkan kesepakatan dari dua pihak (apalagi ini serentak kenaikannya) berdasarkan  Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata tentang syarat sah perjanjian. Selama ini kenaikan selalu sepihak dan diumumkan mendadak tanpa ada dialog antara para pihak terlebih dahulu, bahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merasa dilangkahi dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Kalau sudah begini, yang jadi korbannya adalah rakyat
- Kebijakan kenaikan tarif secara serentak juga berpotensi melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999. Dalam undang-undang ini secara tegas melarang klausula baku (pasal 18), yaitu aturan sepihak yang dibuat oleh pelaku usaha dan wajib dipatuhi konsumen tanpa dirundingkan dulu dengan konsumen. Klausula baku biasanya berkaitan dengan penolakan untuk bertanggung jawab atas kerusakan/kehilangan (biasanya berujung saling lempar tanggung jawab), dan yang dilakukan pemerintah saat ini, yaitu kenaikan tarif secara sepihak dan serentak
- Kebijakan kenaikan iuran BPJS secara signifikan juga berpotensi melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dimana negara wajib memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau layanan kesehatan BPJS belum maksimal (terutama sistem antrean pasien dan menebus obat), tetapi iuran sudah minta naik kan sudah dua kali melanggar hukumnya...
- Class action (gugatan kelompok yang memiliki tuntutan hukum sejenis) sangat dimungkinkan dalam kasus ini.

Demikian artikel saya, selama ini pemerintah selalu sepihak menaikkan tarif ini itu dengan alasan keterbatasan anggaran, utang meningkat, dan salah pengelolaan (termasuk korupsi). Tapi, apakah aspirasi dari rakyat diperhatikan, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)? Apa tidak dipikirkan efek dominonya? Apakah pendapatan rakyat (terutama rakyat kecil) juga ditingkatkan? Kebijakan yang dibuat akan dipertanggung jawabkan di akhirat nanti. Tidak tanggung-tanggung, bukan bertanggung jawab ke satu orang, puluhan orang, atau ratusan orang, tetapi kepada lebih dari 267 juta penduduk Indonesia. Apalagi menurut finance.detik.com dan www.cnbcindonesia.com, dari jumlah tersebut, 115 juta penduduk Indonesia rawan jatuh miskin & yang benar-benar miskin sekitar 24,79 juta penduduk😢. Mereka inilah (kelompok yang 115 juta & 24,79 juta penduduk) yang nantinya paling aktif menuntut keadilan di akhirat nanti....Wallahu A'lam. Semoga saja lebih aspiratif, bijak, dan inovatif ke depannya, karena saya masih menaruh harapan dan kepercayaan terhadap pemerintah yang sekarang berkuasa😇.

Silakan mampir juga ke blog saya yang kedua (tentang kesehatan & kemanusiaan, full text english) dan ketiga (tentang masalah & solusi kelistrikan). Semoga bermanfaat. Terima kasih. Berikut link-nya:

Blog 2: healthyhumanityvicagi.blogspot.com

Blog 3: listrikvic.blogspot.com